Judul : HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pengarang : Dr. Jaenal Aripin, M.A
Penerbit : Kencana
Cetakan : Cet. 1
Tahun Terbit : 2010
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 1398 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 1600 gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp 290,000
Stock : 1
Pemesanan : 0856 42 444 991
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pengarang: Dr. Jaenal Aripin, M.A
Penerbit: Kencana
DAFTAR ISI
BAB I: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMENDEMEN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BAB II: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951)
tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 (LNRI 1961/3; TLN No. 2124) tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
BAB III: UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
BAB IV: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
BAB V: UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG 275
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
BAB VI : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN NEGERI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
BAB VII UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Keputusan Presiders Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya
QanUh.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
BAB VIII: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha' Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
BAB IX: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
BAB X: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN KHUSUS
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun tentang Pengadilan Niaga
